Djawanews.com – Pakar ekonomi senior Rizal Ramli mengkritik keras keputusan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah agar harga BBM tidak naik.
Rizal Ramli memulai dengan minyinggung soal utang negara yang mencapai triliunan yang harus dilunasi.
"Gimana caranya tidak menaikkan harga BBM? Pemerintah fokus mengurangi cicilan bunga & pokok utang, yang tahun ini 805T, 1/3 dari APBN, pos anggaran utama Jokowi!" kata Rizal Ramli melalui akun Twitter-nya @RamliRizal, 5 September.
"Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang 1/4-nya (200T), BBM tidak perlu naik!," imbuhnya.
Rizal Ramli lantas menilai pemerintah tidak kreatif atas keputusan naiknya harga BBM subsidi.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi selalu mencari cara yang mudah sehingga dampaknya bisa menyulitkan rakyat.
"Pemerintah Jokowi tidak kreatif,, selalu mencari cara yg gampang yaitu ‘nambah utang’ dan ‘menaikkan harga-harga’ yang bikin susah rakyat!," kata Rizal Ramli dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter pribadinya @RamliRizal pada 5 September 2022.
Lebih jauh, Rizal Ramli bahkan menyebut pejabat yang ilmunya dangkal tidak layak mendapat gelar S3.
Rizal Ramli juga membandingkan antara negara lain dengan Indonesia yang menaikan harga BBM.
"Pejabat yang ilmunya cuman segitu, ndak usah S3! Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik pada Sabtu, 3 September. Jokowi mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," ujar Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu, 3 September.
Secara pribadi Jokowi mengatakan, sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.
"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus," katanya.
Terlebih, kata Jokowi, saat ini 70 persen subsidi BBM lebih banyak digunakan oleh kelompok ekonomi mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
"Mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit," katanya.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.
"Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," katanya.
