Djawanews.com – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengaku keberatan jika Presiden Rusia, Vladimir Putin datang ke Indonesia untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Bahkan Morrison mengklaim telah menyampaikan hal itu kepada Presiden Jokowi.
Dia mengatakan, Pemerintah Australia berbagi pandangan dengan Amerika Serikat ketika secara resmi menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina
“Pada hari kamis, Perdana Menteri Australia mengatakan mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk duduk bersama para pemimpin dunia lainnya pada KTT G20 tahun ini akan menjadi langkah yang terlalu jauh,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dikutip dari hops.id,Kamis, 24 Maret.
“Rusia telah menginvasi Ukraina. Ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional,” sambungnya.
“Saya pikir kita perlu memiliki orang-orang di ruangan yang tidak menyerang negara lain,” timpalnya lagi.
Morrison mencatat, bahwa Australia dan Belanda juga telah meluncurkan proses hukum baru terhadap Rusia atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17, yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014 dan menewaskan semua orang di dalamnya.
Penyelidik internasional mengatakan itu diserang oleh rudal permukaan ke udara yang awalnya dibawa dari pangkalan militer Rusia.
“Jadi kita tahu Vladimir Putin mengambil nyawa warga sipil yang tidak bersalah,” kata Morrison.
“Saya tidak terkejut dengan kebiadaban mereka. Saya tidak terkejut dengan arogansi mereka dalam apa yang mereka coba terapkan di Ukraina. Dan itulah mengapa Australia menjadi salah satu yang terkuat dalam mengambil tindakan terkait dengan Rusia.”
Tak hanya itu, Australia juga telah mengumumkan larangan semua ekspor alumina dan bauksit ke Rusia dengan menjanjikan lebih banyak senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina.
Pemerintah mengatakan Australia telah menjatuhkan 476 sanksi terhadap individu dan institusi Rusia sejak invasi dimulai pada 24 Februari 2022.
Sebagai informasi, Putin akan menghadiri KTT para pemimpin dunia pada bulan November, yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia.
