Djawanews.com – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik rencana pemerintah mengganti semua mobil dinas berbahan bakar minyak (BBM) dengan mobil listrik. Menurutnya, rencana tersebut terlalu mengada-ada dan tidak mendesak untuk dilaksanakan.
Diketahui kebijakan soal mobil listrik ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.
Mulyanto mengingatkan pemerintah agar menghemat anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang.
Jika pemerintah tetap ngotot ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik, Mulyanto menyarankan agar menggunakan mobil listrik buatan Esemka.
"Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Joko Widodo. Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 10 Oktober.
Mulyanto menilai, presiden tidak peka dengan kemampuan keuangan negara apabila sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain.
Terlebih, kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, sudah memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.
Oleh karena itu, politikus PKS itu menegaskan, pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Jika program tersebut tidak terlalu penting, kata Mulyanto, sebaiknya ditunda atau dibatalkan.
"Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Mulyanto.
