Djawanews.com – Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyebut unggahan YLBHI yang menyebut Presiden Jokowi dan Soeharto sejajar merupakan tindakan yang berlebihan.
"Terlalu berlebihan kalau menyamakan rezim Orba (Orde Baru) dengan rezim Jokowi, gradasi atau derajat penindasannya agak jauh satu sama lain," kata dia kepada wartawan, Senin (14/2).
Habiburokhman juga menyatakan, era saat ini berbeda dengan era Orba, di mana tak ada ruang bagi kritik. Saat ini, tiap kritik dan protes masyarakat bisa disampaikan salah satunya kasus konflik Desa Wadas.
"Saat ini ruang demokrasi dan informasi terbuka, warga Wadas bisa menyampaikan protes secara terbuka dan bahkan Komisi III bisa langsung terjun ke sana," kata dia.
Habiburokhman juga menyinggung soal penanganan korupsi yang sangat berbeda dengan era Orba. Ia menyebut kini siapa saja tidak akan bisa lepas apabila terjerat korupsi.
"Siapapun bisa menjadi tersangka kalau memang melakukan kesalahan. Mulai dari kepala desa, kepala dinas, kepala daerah sampai menteri sekalipun bisa dijerat aparat penegak hukum. Hal tersebut tidak terjadi di era Orde Baru," tegasnya.
"Rekan-rekan memang punya hak menyampaikan kritik, tetapi janganlah sampaikan kritik yang membabi-buta. Rakyat sudah cerdas. Kita perlu kritikan untuk bersama-sama melakukan evaluasi penyelenggaraan kehidupan bernegara, bukan sekedar serangan politik belaka," sambungnya.
Diketahui sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyandingkan pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dengan era Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Hal tersebut diunggah melalui akun Instagramnya, @yayasanlbhindonesia. Disebut pemerintahan Jokowi dan Orde Baru sama-sama kerap mengangkangi keadilan sosial.
"Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat Konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!," tulis YLBHI lewat akun Instagram resminya, seperti dikutip pada Senin (14/2).
Ada sepuluh poin kemiripan era Jokowi dengan rezim Soeharto yang disebut YLBHI. Salah satunya dianggap pembangunan bernuansa korupsi dan nepotisme. Saat dikonfirmasi, Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, itu bukan hanya karya pihaknya, tapi koalisi Masyarakat Sipil.
"Itu buatan koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya, kami Repost dari Akun FRI," kata dia saat dikonfirmasi.
"Fraksi Rakyat Indonesia melihat dari berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Wadas, itu terlihat pola yang sama dengan apa yang terjadi misalnya dulu di Kedung Ombo," sambungnya.
Meski demikian, Isnur mengungkapkan, pihaknya sebelumnya pernah mengadakan launching laporan tanda-tanda otoritariarian Pemerintahan Jokowi.
"Kami juga menemukan tanda-tanda di mana Pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritaritarian," kata dia. Dilansir dari Liputan6.com.
Baca artikel terkait Berita YLBHI. Simak berita menarik lainnya hanya di Djawanews dan ikuti Instagram Djawanews.
