Khusus tahun depan anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 75 triliun.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400 triliun yang akan dikucurkan untuk program dana desa di periode kedua pemerintahan. Jumlah tersebut meningkat ketimbang dana yang dialokasikan pada periode pertama yakni sebesar Rp 257 triliun.
Khusus untuk tahun 2020, dana desa akan naik sebesar Rp 5 triiun menjadi Rp 75 triliun dari sebelumnya Rp 70 triliun.
Alasan Jokowi menambah anggaran dana desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo penambahan alokasi dana desa ditujukan untuk pemerataan ekonomi hingga pelosk desa. Oleh sebab itu, pemerintah mengucurkan dana segar agar pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.
“Karena sesuai target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kami harus mengentaskan ribuan desa tertinggal dan dana desa bisa membuktikan itu,” kata Eko
Dia menambahkan, naiknya anggaran dana desa juga diperlukan untuk mengejar target pembentukan 6 ribu desa mandiri pada 2019. Pemerintah mengklaim, pada awal tahun ini, sudah ada sekitar 2700 desa mandiri yang sudah dibentuk.
Sejumlah Buruh Tani memanggul padi saat panen raya (gesuri.id)
Eko mengungkapkan pementukan desa mandiri itu sebagian besar ada di Pulau Jawa. Setelah itu, diikuti oleh desa-desa di Pulau Kalimantan dan Indonesia bagian timur.
“Maka, masih ada target sekitar 2.000 desa lagi,” Papar Eko.
Eko menilai naiknya aliran dana desa tidak akan memberikan beban terhadap keuangan negara. pasalnya, pemerintah akan mendapatkan dampak positif dari penyaluran dana desa tersebut, seperti hasil pembangunan dan penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat.
“Kita sudah lihat dampaknya ke pengurangan stunting dan penurunan jumlah orang miskin. Lalu, BUMDes berhasil, yang bayar pajak lebih besar dari dana desanya dan pemberdayaan SDM,” katanya.
Bertambahnya anggaran dana desa ini disinyalr sebagai upaya presiden Joko Widodo untuk menjamin penggunaan dana APBN tepat sasaran.
Sebelumnya, dalam pidato di acara ‘Visi Indonesia’ pada Minggu (14/7/2019) Presiden Jokowi mengatakan akan menjamin penggunaan APBN tepat sasaran. Dia menyebut untuk setiap anggaran yang dikucurkan harus memiliki daya guna ekonomi terhadap masyarakat luas.
“Karena setiap rupiah yang keluar semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat” terang Jokowi.
