Kalimantan Timur, (18/12/2019) – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan soal rencana bagi-bagi proyek dalam pembangunan ibu kota baru di sebagian daerah Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi, masa kita kerjain sendiri, APBN bakal habis lah,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah mendapat kritikan dari sejumlah LSM soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Pembangunan ibu kota baru dibagi dengan swasta
Presiden Jokowi menyebut pembangunan ibu kota baru tidak dapat digarap sendiri oleh pemerintah, melainkan harus dibagi dengan swasta.
“Keterlibatan di luar pemerintahan itu sangat diperlukan,” ungkap Jokowi.
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi calon ibu kota baru (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Mantan Walikota Solo dan Gubenernur DKI Jakarta ini mengatakan, pembangunan dengan anggaran yang besar jangan sampai mengganggu APBN.
“Tidak memberi beban ke negara, tapi barang jadi,” ujarnya.
Oleh karenanya, pemerintah akan mencari sumber dana lain, yakni dari investasi swasta dan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Sumber pendanaan itu bisa diperoleh melalui KPBU dan investasi swasta,” jelas Jokowi.
Ia membeberkan bahwa sudah ada investor yang menawarkan investasi berupa transportasi berbasis energi nonfosil.
“Bagus, Saya tanya berapa hitungannya. Oh, hitungannya masih, silakan kontestasi sajalah,” kata Jokowi
Selain itu, ada investor yang tertarik untuk membangun universitas di kawasan ibu kota baru.
“Ya silakan. Ini yang akan kita kembangkan, artinya dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka,” kata Jokowi.
Asal tau saja, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian wilayah Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara diproyeksikan bakal menghabiskan dana sebesar Rp 466 triliun.
Sebanyak 19 persen dari total anggaran akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ibu kota baru ini akan dibangun dengan skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Kekurangannya, akan disokong dengan KPBU dan investasi pihak swasta serta BUMN.
