Djawanews.com – Isu dan dukungan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi 3 periode masih saja beredar dan memupuk kekuatan. Salah satunya dari kelompok relawan Jokowi, JokPro 2024. JokPro menilai penetapan jadwal Pemilu oleh KPU, Pemerintah, dan DPR, pada 14 Februari 2024 justru menguatkan dorongan Jokowi maju kembali di periode ke-3.
Ketua DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden mengingatkan pada pengalaman buruk di era Orde Lama dan Orde Baru. Saat itu, kekuasaan Presiden tidak memiliki batasan.
“Mengapa kita batasi (masa jabatan Presiden menjadi) 2 periode? Karena kita punya pengalaman panjang soal itu. Kekuasaan tidak ada batasnya, baik di Orde Lama dan Orde Baru. Makanya di masa Reformasi, karena pengalaman buruk itu, kita sepakat waktu amandemen, kita batasi kekuasaan 2 periode,” kata Zulfikar ketika dihubungi, Senin, 31 Januari.
Menurut Zulfikar, amandemen UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden menjadi dua periode perlu ditaati. Ia pun mempertanyakan alasan usulan Presiden Jokowi 3 periode. Pun, Golkar menilai hal tersebut bertolak belakang dengan semangat reformasi.
“Kita sebagai penyelenggara negara, pembentuk Undang-Undang, tugasnya, orientasinya, itu menegakkan aturan, taat sama aturan. Kalau ada hasrat untuk menambah periodisasi lebih dari 2 (periode), kita kan sebenarnya membelakangi hasil reformasi dong?” tanya dia.
“Sejak reformasi kita sudah ajek. Normanya juga sudah kuat. Kalau sebelumnya kan belum ada norma yang kuat seperti amandemen, lalu pelaksanaannya juga sudah ajek. Ayo kita jaga, itu saja,” lanjutnya.
Jokowi 3 Periode Tak Akan Terjadi, Presiden Sendiri yang Bilang dan Tegaskan
Terlebih, Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan penolakannya terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden. Anggota Komisi II DPR itu meminta agar masyarakat untuk mendukung sikap Jokowi tersebut. “Jangan kita kipas-kipasi, kita pengaruh-pengaruhi, kita dorong-dorong, apalagi sudah banyak figur-figur yang digadang-gadang masyarakat, termasuk sama partai,” pungkas Zulfikar.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer sekaligus pendiri relawan JokPro, M Qodari, menyebutkan skenario wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang beredar, yakni penundaan pemilu hingga 2027 atau mengubah amandemen UUD 1945.
Qodari mengeaskan bahwa penetapan jadwal resmi pemilu hanya mengeliminasi kemungkinan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Sehingga, menurutnya, pihak yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden selama dua tahun akan beralih mendukung skenario presiden Jokowi 3 periode.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
