Djawanews.com – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan mengatakan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada 2022 ini, perlu menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk mengajak negara-negara lain dalam memberantas aktivitas pencurian ikan secara global.
Dikutip Antara , Rabu (2/2) Moh. Abdi Sufhan mengatakan, "Isu lain (dalam G20) adalah penanggulangan IUUF (penangkapan ikan ilegal atau pencurian ikan), Indonesia perlu mengambil peran dan menjadi 'panutan' internasional dalam penanggulangan IUUF,"
Untuk itu, ujar Sufhan, kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada saat ini perlu lebih kuat lagi dalam mengajak negara-negara lain yang tergabung dalam perhimpunan tersebut untuk memberantas pencurian ikan.
Lebih lanjut, Sufhan mengemukakan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengawal dan memastikan implementasi Regional Plan of Action (RPOA) IUUF yang merupakan kerangka kerja bersama negara-negara yang terlibat.
Mengenai pembentukan gugus tugas atau kelompok terkait pencurian ikan, Abdi menyebut bahwa hal itu dapat salah satu dari opsi strategi sebagai bentuk komitmen negara-negara tersebut.
Selain itu, Sufhan mengatakan bahwa RI juga perlu mendorong isu-isu dan agenda lokal pesisir dan laut yang bersumber dari sumber daya berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, di mana Indonesia menghadapi kendala banyak kawasan konservasi laut belum efektif dikelola.
"Indonesia perlu menawarkan formula pengelolaan kawasan konservasi yang efektif," Abdi berpendapat bahwa saat ini masih ada antara kawasan konservasi yang dikelola KKP dan daerah sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bagaimana melakukan desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi di Tanah Air.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif The Prakarsa dan Sherpa C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Ah Maftuchan menyatakan, langkah yang ditawarkan pemerintah RI dalam agenda prioritas G20 dinilai sudah tepat.
Tiga prioritas utama yang diajukan Indonesia adalah reformasi sistem kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.
"Menurut saya tawaran Indonesia sudah tepat, karena mencerminkan kondisi riil di domestik dan di beberapa negara berkembang baik yang anggota G20 maupun tidak," kata Ah Maftuchan.
Sufhan juga mengemukakan, dari tiga hal tersebut, prioritas nomor kedua adalah yang paling spesifik terkait ekonomi di mana Indonesia desain ulang tata kelola ekonomi dunia melalui teknologi digital yang bertumpu pada meningkatkan UMKM, ekonomi kreatif dan partisipasi para penyandang disabilitas-pemuda-perempuan di pasar kerja.
"Yang perlu Indonesia lakukan adalah memastikan agar beberapa prioritas tersebut dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional dan dapat disetujui sebagai konvensi di G20," katanya dan menambahkan, prioritas-prioritas tersebut mencerminkan kondisi dan tantangan global saat ini.
Dapatkan warta harian terbaru, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews .
