Djawanews.com – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa partainya akan meraup suara dari empat besar yakni Gerindra, PKS, Nasdem, dan PDIP dalam Pemilu 2024. Said menilai empat partai tersebut banyak didukung kelas pekerja. Ia pun optimis basis buruh di keempat partai tersebut akan beralih dan memilih Partai Buruh.
"Jadi ada kemungkinan besar empat partai ini suara buruhnya akan kembali ke partai buruh," kata Said kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/2).
Said menyadari basis buruh yang selama ini menyumbang suara untuk empat partai itu tidak akan 100 persen beralih. Namun, dia yakin dengan migrasi suara itu akan membawa Partai Buruh lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Menurutnya, partai yang bakal paling banyak direbut suaranya adalah Gerindra dan PKS.
"Bisa diprediksi, Provinsi Jabar, DKI Jakarta, Banten, Jatim, sebagian Jateng, Kepulauan Riau, Papua di 4 provinsinya, Riau itu akan balik ke partai buruh," ucap dia.
Said memperkirakan Partai buruh akan mengantongi sampai 7 juta suara. Dia juga menargetkan partainya bisa mendapat sekitar 20 kursi di DPR.
"Target kami 20 kursi minimal, dan 30 kursi maksimal, dengan target suara sebanyak 5 juta suara 16 provinsi, dan roadshow ini kami namakan persatuan 22 provinsi lainnya kami suara 1,5 sampe 2 juta, total 6,5 sampe 7 juta total suara," jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan partai mana pun untuk mengusung capres-cawapres. Dia menyatakan Partai Buruh tidak percaya sembilan partai di parlemen.
"Kami orientasinya tidak pada koalisi capres dan cawapres, tetapi pada kemenangan kami di 6,5-7 juta," ujarnya.
Saat pertama kali Partai Buruh berdiri, pada 2021, Said Iqbal mengklaim partainya didukung oleh 11 elemen organisasi sipil, terutama dari kelas pekerja dengan sekitar 10 juta konstituen.
Jika klaim itu benar, maka Partai Buruh berpotensi mendapatkan kursi parlemen di 2024 mendatang. Asumsi itu didasarkan pada ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah 4 persen.
Pada pemilu 2019 lalu, berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan KPU, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil mengumpulkan 6.323.147. Dari jumlah itu, PPP berhasil melewati ambang batas dengan persentase 4,52 persen.
Meski begitu, Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi menyebut dukungan 10 juta konstituen tak menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Apalagi, itu hanya klaim dan belum terbukti.
Ditambah lagi, kata Asrinaldi, ongkos untuk bergelut di politik praktis sangat mahal. Ia mencontohkan, Perindo dengan Hari Tanoe, modal berapa triliun, itu pun tidak menghasilkan suara.
"Barang kali ini jadi pertimbangan masyarakat Partai Buruh, perlu biaya besar, televisi, media, dsb. Saya pikir politik di Indonesia masih mahal," ucapnya.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
