Djawanews.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dirinya lebih baik menunda untuk menambah pembangunan jalur sepeda di Jakata karena ingin lebih dulu memastikan kualitas jalur yang telah terbangun berfungsi dengan baik.
Diketahui, Pemprov DKI tidak mengalokasikan angggaran kelanjutan pembangunan jalur sepeda pada tahun 2023.
"Saya mengambil kebijakan untuk freeze (menyetop pembangunan) jalur sepeda sudah ribut. Baru freeze, saja. Tujuan saya baik, kok. Saya tidak ingin kuantitas. Saya ingin kualitas. Kira-kira seperti itu," kata Heru dalam pertemuan bersama mitra organisasi internasional di area Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Jumat, 18 November.
Heru merasa perlu menjelaskan alasan ini, mengingat munculnya kritikan dari sejumlah pihak ketika mengetahui tak ada anggaran penambahan jalur sepeda pada tahun depan.
Heru menyadari bahwa pemerintah harus melakukan upaya pengendalian emisi di Jakarta dan menurunkan kadar polusi. Namun, tantangan yang dihadapi Pemprov DKI tidak mudah.
Sebab, dalam membuat suatu kebijakan dan menganggarkannya, Pemprov DKI harus terlebih dahulu membahas rencana kebijakan tersebut bersama DPRD DKI dan meminta masukan dari lembaga-lembaga lain agar hasil kebijakan tersebut bisa lebih optimal.
"Kebijakan yang sepele, kalau saya tidak me-manage komunikasi, menjadi sesuatu yang tidak perlu, energi kita keluar," ungkap Heru.
Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta awalnya mengusulkan anggaran sebesar Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dan Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023.
Namun, dalam pembahasan RAPBD, kedua anggaran tersebut dinolkan. Dinamika pembahasan anggaran jalur sepeda berlanjut pada Rabu, 16 November, seiring dengan kritikan yang datang dari sejumlah komunitas sepeda dan organisasi.
Akhirnya, Dishub DKI kembali memgusulkan anggaran Rp7,5 miliar dalam RAPBD DKI, namun bukan untuk melanjutkan pembangunan jalur sepeda.
Rinciannya, Dishub DKI mengajukan anggaran Rp2 miliar untuk melakukan evaluasi atau kajian mengenai jalur sepeda yang telah dibangun. Dishub DKI juga mengajukan anggaran RpRp500 juta untuk sosialisasi jalur sepeda di tiap kota administratif, serta Rp5 miliar untuk optimalisasi jalur sepeda yang sudah ada.
