Djawanews.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi status Jakarta yang disebut sudah tidak lagi sebagai daerah khusus ibu kota (DKI) setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan. Heru menegaskan sampai saat ini Jakarta tetap berstatus DKI.
"Masih, (Jakarta) masih Daerah Khusus Ibu Kota," kata Heru kepada wartawan, Jumat, 8 Maret.
Saat ini, DPR RI dan pemerintah memang tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Namun, Heru menyebut Status Ibu Kota masih melekat pada Jakarta sebelum RUU DKJ disahkan.
"Proses undangan-undang DKJ-nya kan belum ada. Masih sedang proses, tentunya kan ini masih Ibu Kota," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut Jakarta sudah tak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sejak 15 Februari.
Hal ini disampaikan Supratman menanggapi soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Supratman mulanya menjelaskan Baleg akan membahas RUU DKJ setelah pihak pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR. Saat ini, kata dia, Baleg DPR dalam posisi menunggu.
"Namanya pembahasan RUU kan harus disepakati antara DPR bersama pemerintah. Kita menunggu dulu, kita belum lihat DIM-nya pemerintah karena baru hari ini kan penugasannya. Baru setelah ini kami menunggu DIM. Dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat kerja bersama pemerintah," ujar Supratman, Selasa, 5 Maret.
Menurut Supratman, pembahasan RUU DKJ harus disegerakan dalam satu dua hari ke depan karena urgensinya menyangkut status Jakarta sebagai DKI. Pasca disahkannya RUU IKN dan berjalannya proyek ibukota baru di Kalimantan Timur.
"Masalahnya begini, RUU DKI itu dia kehilangan statusnya sejak 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari undang-undang IKN. Nah itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini nggak ada statusnya. Itu yang membuat kita harus mempercepat," jelas Supratman.
