Djawanews.com – Sebanyak 36 ribu balita di Jakarta dinyatakan mengalami masalah gizi dan rawan stunting usai dilakukannya pemeriksaan terhadap 250 ribu balita di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menggelar rapat pimpinan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajaran Pemprov DKI.
"Yang sekarang sudah tertimbang itu adalah 250 ribuan. Balita di Jakarta yang bermasalah gizi adalah 36 ribu. Kira-kira itu tadi yang kami bahas," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 24 Juli.
Heru mengaku jumlah balita dengan gizi bermasalah secara real pun belum semua tercatat Pemprov DKI. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah balita di Ibu Kota mencapai 798.107 jiwa.
Karenanya, Heru meminta bantuan Budi untuk memberi arahan terkait perbaikan gizi anak Jakarta dalam rangka intervensi penurunan angka stunting.
Melanjutkan, Budi Gunadi menyebut keterbukaan pendataan gizi bermasalah oleh pemerintah daerah diperlukan dalam penurunan angka stunting. Pemprov DKI, menurut Budi, Jakarta menjadi daerah yang telah menjalankan aspek keterbukaan tersebut.
"Kita tadi setuju datanya dibikin transparan dan penimbangan dilakukan untuk seluruh balita yang kayak tadi ada 798 ribuan itu kan sekarang 250 ribu (yang telah ditimbang). Itu banyak sekali daerah yang belum nimbang semua. DKI Jakarta paling komit dan paling siap untuk bisa timbang itu semua," urai Budi.
Penanganannya, Budi telah meminta Pemprov DKI memastikan anak-anak yang tercatat mengalami gizi buruk untuk mendapat asupan makanan yang menyehatkan demi perbaikan gizi mereka.
"Yang paling sulit, saya bilang ke Pak Gubernur, itu memastikan makanan protein hewani masuk ke mulut si balita. Itu paling susah, itu bagaimana menjaganya, memastikannya," urai Budi.
Budi memandang intervensi ini perlu melibatkan peran masyarakat. Kepada Budi, Heru memastikan Pemprov DKI bisa menyertakan program orang tua asuh hingga perusahaan untuk menyokong asupan gizi para balita tersebut.
"Kita bikin program yaitu gerakan anak sehat, nanti kita buka orang tua asuh yang mau bantu dan perusahaan asuh yang bisa bantu. Pak Gubernur bilang 'kalau di situ, saya sangat powerfull, saya suruh saja mereka pasti bantu'. Jadi, harusnya bisa sampai sembuh," tutur Budi.
Di satu sisi, Budi pun tak mengkhawatirkan pendanaan program intervensi penurunan stunting Pemprov DKI. Sebab, Jakarta merupakan daerah dengan APBD paling tinggi.
"Karena DKI ini provinsi kaya, enggak dibantu oleh saya. Departemen Keuangan enggak ngasih kalau misalnya sudah masuk daerah kaya," imbuhnya.
