Djawanews.com – Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai DPR sudah kehilangan kekuatannya sebagai kontrol yang baik terhadap pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk “Pilpres 2024: Menyoal Presidential Threshold”.
“Dalam praktiknya tampak jelas bahwa Presiden tidak lagi dikontrol oleh MPR seolah-olah lepas tangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diemban," kata Gatot, Minggu malam, 14 November.
"Sedangkan DPR atau parpol jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya hanya berdiam diri karena bergabung dengan presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk,” tambah dia.
“Sehingga dukungan DPR kepada Presiden 82 persen luar biasa. Kondisi demikian tentu saja tidak baik terlebih diwarnai politik biaya mahal akibat ketetapan threshold dalam pemilihan DPR dan eksekutif,” imbuh Gatot.
Imbasnya, menurut Gatot, hal itu bisa menimbulkan kekuatan oligarki penguasa dan pengusaha yang sama-sama punya kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan.
“Jadi, dapat disimpulkan sistem demokrasi Indonesia saat ini tidak efektif dalam mencapai cita-cita bernegara karena tidak cocok dengan sosio kultur dan alam pikir bangsa Indonesia yang sejati,” beber Gatot.
Kemudian Gatot membandingkan dengan sistem politik di negara lain. Ia menilai pilihan negara-negara maju karena sesuai dengan masyarakatnya. Sementara Indonesia, seharusnya mengikuti demokrasi musyawarah sebagaimana sila keempat pancasila.
“Amerika menjadi negara besar ya karena sistem presidensialnya cocok dengan masyarakatnya walaupun tidak melakukan pemilihan langsung, Jepang menjadi negara kuat karena sistem parlementernya cocok dengan masyarakatnya walaupun negara monarki, China menjadi besar karena sistem komunisnya cocok dengan masyarakatnya,” tegas mantan KSAD ini.
