Djawanews.com – Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menanggapi soal Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, di Surabaya. Sahat ditangkap bersama tiga pihak swasta terkait dugaan suap alokasi APBD Provinsi Jatim.
Lodewijk mengaku tak tahu menahu terkait kasus yang menjerat kadernya itu. Dia mengatakan, akan mengkonfirmasi informasi yang saat ini masih belum resmi diumumkan KPK.
"Ini kan kelihatannya belum ada konfirmasi. Kalau saya baca di media sosial itu peristiwa tahun 2020 jadi kita enggak tahu ya, kita enggak tahu tapi kita akan konfirmasi," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember.
Sementara ini, lanjut Lodewijk, Partai Golkar menghargai proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Sahat. Menurutnya, penangkapan Sahat tentu akan menjadi cambuk peringatan bagi seluruh kader partai beringin untuk menjauhi korupsi.
"Yang jelas kita menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakkan hukum. Kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi, saya terus terang aja kita belum tahu persis tapi katanya di situ tercantum dana hibah tahun 2020. Nah, seperti apa kami belum tahu," jelasnya.
Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan, sejauh ini Partai Golkar belum menyiapkan bantuan hukum terhadap Sahat. Pasalnya, partai juga belum mengetahui apakah yang bersangkutan memerlukan bantuan hukum atau tidak.
"Dia belum minta gitu loh. Yang jelas kita punya Bakumham ya, tapi tergantung dari beliau mau minta atau tidak. Biasanya sih yang gini-gini mereka enggak minta," kata Lodewijk.
Meski begitu, Lodewijk enggan memperpanjang persoalan penangkapan Sahat Tua oleh KPK, termasuk sibuk menyiapkan bantuan hukum. Sebab, kata dia, Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar lebih fokus untuk mempersiapkan Pemilu 2024.
"Kita punya badan Bakumham. Tapi udah lah, mendingan kita fokus ke persiapan pemilu Bakumham kita," tegas Lodewijk.
