Djawanews.com – Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi angkat bicara mengenai langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang disahkan menjadi Undang-undang (UU).
Melalui unggahannya di akun Twitternya, Eko Kuntadhi menyindir PKS. Dia menyebut, sayangnya saat ini Presiden RI bukan dari PKS.
Jika saja Presiden RI adalah orang PKS, maka orang-orang tidak akan ribut soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Kalimantan Timur.
"Sayangnya Presiden kita bukan dari PKS. Seandainya Presiden Indonesia dari PKS, kita gak akan ribut soal ibukota baru," tulis Eko Kuntadhi, dikutip pada Rabu 19 Januari.
Lebih lanjut, Kuntadhi mengatakan, jika Presiden Indonesia adalah orang PKS, maka bisa jadi Indonesia memiliki 2, 3 atau bahkan 4 ibu kota.
Pernyataan Kuntadhi itu seolah menyindir soal poligami, yang diketahui diperbolehkan dalam Islam hingga maksimal 4 istri.
"Kita bisa punya 2 ibukota, 3 ibukota atau maksimal 4," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kuntadhi juga buka suara soal PKS yang belum menyepakati soal nama Ibu Kota baru, yakni Nusantara. Diketahui, nama Nusantara telah disepakati sebagai nama Ibu Kota baru Indonesia.
Eko Kuntadhi mengatakan, mungkin jika nama Nusantara diganti menjadi Khilafah Nusantara, baru lah PKS mau mendukungnya.
"Mungkin kalau namanya Khilafah Nusantara bakal didukung kali," cuit Eko.
Tulisan Eko di Twitter itu lantas ditanggapi oleh sejumlah warganet di kolom balasan.
"Bisa jadi ibu kota yg baru namanya bukan ibu kota tp bapak kota atau ayah kota," kata salah satu netizen.
"Calon presiden dari PKS tidak akan dilirik rakyat, jangan ngimpi Bray," ujar yang lainnya.
"OHhh.. jadi arahnya ke Poligami gitu ya.. Setujuuu pak eko," komentar netizen lain.
