Djawanews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer, khususnya di kementerian dan lembaga. Hal ini ditegaskan menepis kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran akan mengorbankan tenaga honorer.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani bersam-sama dengan pimpinan parlemen termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Feberuari.
"Pak Dasco dan pimpinan DPR, kami akan menyampaikann beberapa penjelasan terkait dengan perkembangan berita yang sekarang ini hampir lagi muncul di masyarakat. Pertama terkait berita mengenai hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani.
"Tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer," sambungnya.
Dengan keputusan itu, dia meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan kajian lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran.
Dia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto sangat jelas menegaskan bahwa efisiensi anggaran jangan sampai mempengaruhi pelayanan publik.
"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut, maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," kata Sri Mulyani.
Sebagai informasi, sejak Rabu (12/2) hingga Kamis (13/2), seluruh komisi di DPR menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga untuk membahas rekonstruksi efisiensi anggaran 2025.
Dari sejumlah pemaparan kementerian dan lembaga, tak sedikit yang mengeluhkan pemotongan anggaran ini berdampak pada pelayanan publik.
Salah satunya berimbas pada PHK massal para pegawai honorer. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian dan lembaga terkait dampak efisiensi anggaran.
"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," ujar Rifqi.
