Djawanews.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai kemakmuran desa harus terus menjadi prioritas pemerintah agar masyarakatnya tidak lari ke kota untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi beban di perkotaan.
“Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya mereka menjadi beban di kota,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis saat menghadiri Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Antara, Minggu, 19 Maret.
Untuk itu, Bamsoet mendukung 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa. Permintaan kenaikan dana desa sebesar 10 persen dari APBN diajukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) berkumpul di GBK guna mendesak 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.
Menurut mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan itu, masa depan Indonesia ada di perdesaan. Sehingga kemakmuran desa harus diupayakan agar mampu bersaing dengan perkotaan.
“Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa. Karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan. Ke depan desa harus mampu bersaing dengan perkotaan, sehingga masyarakat yang tinggal di desa tidak lari ke kota dan beradu nasib di kota," kata Bamsoet.
Ia meyakini apabila dana desa yang dialokasikan besar dan bisa dimanfaatkan, maka desa akan berkembang. Sehingga, masyarakatnya tidak perlu mengadu nasib ke kota dan membuka lapangan pekerjaan.
“Saya yakin jika permintaan para perangkat desa agar dana desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN, Majelis Permusyawaratan Desa akan mampu mengawasi dana yang diperoleh desa. Hal ini diperlukan supaya dana desa bermanfaat bagi warganya dan bukan memperkaya kepala desanya," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu.
Menurut Bamsoet apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal mereka.
"Nikel kita nomor 1 di dunia ada di mana? Batu Bara kita nomor 2 di dunia ada dimana? Timah kita nomor 3 di dunia ada di mana? Ada di desa. Emas kita nomor 6 di dunia? Ada di desa. Dan gas nomor 16 di dunia ada di desa. Semua ada di desa. Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan," jelas Bamsoet.
Dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Ia juga mengingatkan pemanfaatan dana desa harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Karenanya, semua pihak harus bahu membahu untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat desa,” ujar Bamsoet.
Bamsoet pun mengapresiasi keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam memimpin Indonesia. Termasuk memberikan perhatian lebih kepada seluruh desa yang ada di Indonesia.
"Tanpa beliau (Jokowi) barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa," ujar dia.
Turut hadir antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apdesi Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPDI Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama.
