Djawanews.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sudah tidak berlaku lagi. Dia mengatakan tidak berlakunya PP tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Dasco usai menerima aspirasi dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November.
"Sesuai dengan keputusan MK, bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku," kata Dasco.
Karena sudah memastikan PP Pengupahan tidak berlaku lagi, maka terkait dengan sistem pengupahan dan lain sebagainya akan dibicarakan bersama-sama antara DPR, pemerintah, dan buruh.
Dia memastikan, persoalan soal upah buruh akan dikaji bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
"Menyikapi putusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan seksama bagaimana indeks upah buruh supaya tidak ada yang dirugikan, baik bagi pengusaha maupun buruh," kata Dasco.
Sementara Said Iqbal mengapresiasi sikap DPR yang menegaskan status PP Pengupahan sudah tidak berlaku lagi, dan sudah menjebatani dialog buruh dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Dia mengatakan, masalah pengupahan memang harus segara dibahas pasca putusan MK, mengingat batas upah minimum yang baru harus diberlakukan per 1 Januari 2025.
"Mudah-mudahan buruh di seluruh Indonesia mendengar ini. Mohon tenang, mohon bersabar," kata Said.
"Melalui Pak Sufmi Dasco, wakil ketua DPR, sudah menyatakan tadi kita dengar sama-sama, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tidak lagi berlaku, khususnya dalam penetapan upah minimum tahun 2025," imbuhnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi dalam Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Pada amar putusannya, MK mengabulkan pengujian isu konstitusionalitas 21 norma pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerjaan alih daya (outsourcing), cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pesangon.
Selain itu, MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk UU ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Ciptaker.
