Djawanews.com – Anggota Komisi I DPR Sukamta prihatin Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie masih bisa bersyukur meski Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami peretasan beberapa waktu lalu. Menurut Sukamta, kejadian tersebut merupakan musibah sehingga tidak perlu disyukuri.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkominfo dan BSSN, Kamis, 27 Juni.
"Saya prihatin bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara. Mengucap alhmadulillah ya bagus, disyukri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi dibanding alhamdulillah, pak," ujar Sukamta.
Dia mengingatkan, serangan siber yang menganggu PDN bahkan data-data di kementerian dan lembaga negara lainnya merupakan persoalan keamanan negara.
Politisi PKS itu pun mencontohkan, akibat serangan siber ransomware, data-data penting milik negara bisa sangat mudah diunduh. Termasuk data yang dimiliki oleh BAIS TNI.
"Ini persoalan national security yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri dijual bebas file-nya, sekarang bahkan bisa di download. Begitu kok alhamdulillah pak? Harusnya innalillahi, pak," tegas Sukamta.
"Menurut saya, kalau sikap saya begini pak, innalillahi betul, pak. Ini sola keamanan nasional," imbuhnya.
Sebelumnya, Budi Arie serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN) terindikasi bermotif ekonomi. Menurutnya, hal ini menimbulkan rasa optimis.
Awalnya, dia menjelaskan bahwa serangan siber hanya ada dua indikasi, yaitu serangan dari negara lain dan bukan serangan negara lain.
"Laporan tim yang sedang kerja di Surabaya, ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana. Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non state actor," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, Kamis (27/6).
Berdasarkan informasi dari tim yang membenahi Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya, dipastikan serangan ransomware bukan dari negara lain, dan motifnya hanya ekonomi.
"Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu," ucap Budi.
