Djawanews- Komisi VIII DPR RI akan segera memanggil Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi mengenai layanan haji 2023 yang dianggap memiliki kekurangan di berbagai aspek.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan pemanggilan dilakukan setelah musim haji tahun ini selesai.
"Kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," kata Ace dalam keterangannya dikutip Selasa (4/7).
Ace membeberkan setidaknya terdapat lima temuan dari Tim Pengawas Haji DPR terkait pelaksanaan haji tahun 2023 ini. Temuan pertama, kata dia, terkait persoalan distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina.
Ace menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.
"Keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," kata Ace.
Temuan kedua, Ace menyoroti jumlah kamar mandi di Arafah yang terbatas bagi jemaah. Ia menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang.
"Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya," ucapnya.
Ace juga mengatakan Timwas Haji DPR menemukan persoalan akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ia menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah dianggapnya sebagai kesalahan fatal.
"Kasus bus Taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," kata dia.
Temuan keempat, kata dia, adalah fasilitas pelayanan haji bagi para lansia yang tidak optimal.
"Beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," ujarnya.
Terakhir, Ia mengatakan kinerja mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi yang tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tak memandai.
"Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia. Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda," kata dia.
Berkaca pada persoalan tersebut, Ace meminta pemerintah meninjau ulang keberadaan mashariq. Ia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.
"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," ucapnya.
Belakangan ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengadukan sejumlah masalah yang terjadi di Muzdalifah dan Mina ketika bertemu Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Taufiq F Al Rabiah.
Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menegaskan pelbagai persoalan pelayanan haji yang terjadi di Armuzna karena ulah pihak mashariq.
Ia mengatakan pihak mashariq yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jemaah gagal memenuhi target untuk segera membawa jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina.
"Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," kata Hilman di Mina, Rabu (28/6).
