Kasus Bripka Madih jadi buah bibir di masyarakat. Anggota Polsek Jatinegara tersebut mengaku diminta uang ratusan juta oleh anggota kepolisian ketika hendak mengurus kasus sengketa tanah keluarganya. Cerita Bripka Madih berawal ketika tanah milik orang tuanya diklaim sejumlah pihak.
"Karena yang terserobot 6.500 meter, itu besar nilainya dan kami masih bayar pajak. Jadi di girik 191 jumlahnya 4411 meter yang diserobot 3.600an meter. Kami nguasain 1.800an meter. Di girik 815 jumlahnya 4.954 meter Sekarang nguasain 2.000 meter, sisanya dikuasai PT Premiere," kata Madih.
Menurutnya, ada indikasi pidana pada kasus tersebut karena tanah itu telah dijual melalui calon tanpa sepengetahuan orang tuanya.
"Jadi setelah pemeriksaan berkas, kami sangkal di situ ada surat pernyataan dan dibeli dari calo. Ada akta tapi tidak ada (cap) jempol. Ini kan murni kekerasan, penyerobotan, kok sudah timbul akte," katanya.
Diminta 'pelicin'
Karena hal tersebut, Madih membuat laporan ke Polda Metro Jaya di Subdit Keamanan Negara (Kamneg), dan ditangani oleh penyidik berpangkat AKP inisial TG. Namun dalam upaya menempuh jalur hukum, penyidik malah meminta uang ratusan juta agar kasusnya dapat segera ditangani.
"Maka saat saya dimintai dana penyidikan dan hadiah kan terlalu miris lah. Jadi saat itu yang diminta Rp100 juta dan tanah 1.000 meter, karena nilainya gede yang kami laporkan. Kok bisa penyidik minta ke anggota polisi juga. Kami bukan ngarang," ujarnya. Pernyataan Madih ini sempat viral di media sosial.
Tanggapan Polda Metro
Polda Metro Jaya telah melakukan penelusuran terkait pernyataan Madih tersebut. Hasilnya, ada tiga laporan polisi terkait perkara ini.
Laporan pertama dilayangkan 2011 dengan pelapor ibu dari Madih bernama Halimah. Dalam laporan itu disampaikan ibu Madih memiliki tanah seluas 1.600 meter persegi berdasarkan girik nomor 191. Hanya saja jumlah itu berbeda dari apa yang sudah disampaikan Madih.
"Namun kami dengar yang bersangkutan menyampaikan, penyampaiannya ke media mengatakan (luasnya) 3.600, memang fakta laporan polisinya 1.600," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
"Ini ada terjadi inkonsistensi, mana yang benar, tetapi dalam fakta hukum yang kita dapat di sini adalah 1.600," ujarnya.
Dari penyelidikan, didapatkan fakta tanah tersebut ternyata sudah dijual oleh ayah Madih selama rentang waktu tahun 1979 hingga 1992. Total ada 9 akta jual beli (AJB) atas lahan terebut.
"Telah terjadi jual beli dengan menjadi 9 AJB dan sisa lahannya atau tanahnya dari girik 191 ini seluas 4.411 ini yang sudah diikat dengan AJB seluas 3.649,5 meter artinya sisanya hanya sekitar 761 sekian," ucap Trunoyudo.
Hasil penyelidikan belum ditemukan ada perbuatan melawan hukum seperti laporan pada 2011. Trunoyudo juga mengungkapkan penyidik berinisial TG saat ini telah pensiun.
"Penyidiknya atas nama TG merupakan purnawirawan, artinya sudah purna, sudah pensiun sejak tahun 2022, pensiun pada Oktober 2022," ujarnya.
Selain laporan 2011, ada pula laporan dilayangkan Madih pada 23 Januari lalu terkait perusakan barang atau Pasal 170 KUHP.
Laporan lainnya juga dilayangkan ke kepolisian pada 1 Februari. Namun, kali ini Madih menjadi terlapor dalam laporan yang dibuat Victor Edward.
"Di mana laporannya adalah menduduki lahan perumahan tersebut, pada perumahan Premier Estate 2, di mana Madih masih anggota Polri dengan menggunakan pakaian dinas Polri dengan membawa beberapa kelompok massa sehingga membuat keresahan sehingga dilaporkan oleh Victor," tutur Trunoyudo.
Dugaan pelanggaran etik
Atas kasus ini Madih diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri atas tindakan yang dilakukannya. Dugaan pelanggaran kode etik yang pertama terkait aksi Madih membawa sejumlah orang dan memasang pelang di lahan yang ia klaim miliknya. Aksi ini dilakukan Madih pada Selasa (31/1).
Aksi Madih itu diduga telah melanggar aturan sebagai anggota Polri, sebab Madih terikat dengan aturan yang harus dipatuhinya. Madih diduga melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Anggota Polri.
"Yang berbunyi dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia," kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bhirawa Braja Paksa.
Madih juga diduga melanggar Pasal 13 huruf g ayat 1 paragraf 4 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal itu mengatur setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas kegiatan mengunggah dan menyebarluaskan berita yang tidak benar dan atau ujaran kebencian.
"Wujud perbuatannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 13.00 WIB, juga telah memberikan pernyataan oleh media televisi, media online yang memberitakan kasus penanganan perkara tanah di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya," ucap Bhirawa.
Saat ini Polda Metro Jaya tengah mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Madih. Termasuk, meminta keterangan dari Madih.
Dugaan KDRT
Di balik kasus ini Madih disebut kepolisian telah dua kali dilaporkan bagian Profesi dan Pengamanan Polda Metro oleh istrinya sendiri yaitu pada 2014 dan 2022.
Trunoyudo mengungkapkan pada tahun 2014 Madih dilaporkan terkait KDRT oleh istri pertamanya
"Dilaporkan oleh istri sahnya atas nama SK, (sekarang) sudah cerai. Dan putusannya melalui hukuman putusan pelanggaran disiplin," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (3/2).
Kemudian pada Agustus 2022, Madih dilaporkan oleh istri keduanya SS terkait KDRT. Sampai saat ini, laporan masih diproses Propam Polres Metro Jakarta Timur, sebab SS masih belum bisa dimintai keterangan.
Selain ke Propam, SS juga melaporkan Madih ke Polsek Pondok Gede terkait tindakan KDRT.
"Saat ini prosesnya tentu akan di-take over oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya terkait pelanggaran kode etik dengan adanya KDRT. Jadi bukan hanya kode etik, dengan adanya laporan tersebut maka patut diduga suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana," tutur Trunoyudo.
Dapatkan warta harian terbaru lainya dengan mengikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
