Djawanews.com – Partai Demokrat menegaskan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) bukanlah bentuk balas budi politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Deputi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kaderisasi (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin.
"Kami tak melihatnya sebagai bentuk balas budi politik," ujar Kamhar Lakumani, Kamis, 22 Februari.
Menurutnya, penunjukkan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden. Kamhar menegaskan Presiden Jokowi memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan siapa pun yang akan membantunya di dalam kabinet, termasuk dalam penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
"Termasuk dalam menunjuk Mas Ketum AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang," tegasnya.
Kamhar meyakini, AHY mampu mengemban tugas dengan baik. Sebab dia menilai, putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan pembelajar yang cepat.
"Meskipun sisa waktu yang tersedia sangat singkat, kami meyakini di Kementerian ATR ini Mas Ketum AHY bisa berbuat banyak untuk rakyat, bangsa dan negara," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin menilai pemilihan AHY untuk mengisi jabatan Menteri ATR/BPN merupakan langkah balas budi yang dilakukan Jokowi.
Sebab, kubunya menilai pemilihan jabatan Menteri ATR/BPN tak lepas dari Partai Demokrat yang memilih bergabung pada koalisi Prabowo-Gibran di perhelatan Pilpres 2024 ini.
"Jadi tetap saja ini nuansa politik mungkin balas budi atau balas jasa Jokowi karena Partai Demokrat sudah dukung Pilpres kemarin. Ya saya itu dibalas jasalah, balas budi, karena kemarin sudah dukung Pilpres ya," kata Yanuar, kemarin.
