Djawanews.com – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku bakal melporkan insiden buruh menduduki ruang kerjanya kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya kejadian itu menjadi preseden buruk bagi kepala daerah dalam melaksanakan tugas.
"Perlu saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, departemen dan lembaga terkait, Kapolri misalnya, akan saya sampaikan," kata Wahidin kepada wartawan di Tangerang, Kamis, 23 Desember.
Wahidin mengatakan bahwa ia menghargai penyampaian pendapat buruh tersebut. Namun, ia menyayangkan aspirasi tersebut disampaikan dengan cara yang tidak tepat.
"Demo buruh itu menurut saya wajar demokrasi. Tapi ketika masuk ke ruang saya lalu dia mencekik staf saya, ada saksinya sekarang di sini. Mencekik sebelum bukain pintu, pintunya dibongkar masuk lalu mereka naikin kaki (di meja kerja) sambil difoto, ini kan seperti melecehkan. Saya pribadi tidak tersinggung tapi negara harusnya bisa melindungi rasa aman terhadap penyelenggara negara," kata Wahidin.
Apa yang diputuskan oleh gubernur soal UMP dan UMK 2022 adalah keputusan yang dibuat berdasarkan aturan yang ada. Keputusan UMP-UMK juga dibuat berdasarkan keputusan bersama mulai dari dewan pengupahan, pertimbangan ekonomi, inflasi termasuk melibatkan BPS termasuk buruh.
"Dari kesepakatan itu lalu rekomendasi gubernur mempertimbangkan bahwa ini ada dasarnya ada UUnya. dan ada asas kepentingan umum lebih luas karena berkaitan dengan upah minimal tidak hanya untuk buruh tapi untuk buruh-buruh lain ada di perhotel, dunia wisata, termasuk juga UKM dan sebagainya," paparnya.
Insiden buruh yang sampai masuk ke ruang kerjanya dianggap sebagai tidak upaya perlindungan dan pertahanan dari pihak terkait. Keputusan UMP dan UMK 2022 yang sudah diumumkan oleh gubernur katanya harus dibackup oleh oleh jajaran lain.
"Keputusan itu ia harus dibackup. Dan saya tidak menyebut siapa yang harus mem back up. Saya kira itu saja statement saya," tegasnya.
Wahidin menyebut aksi buruh tersebut arogan dan menganggapnya sebagai ancaman penyelenggara negara.
"Kalau buat saya peristiwa ini bukan biasa, ini ancaman. Ancaman terhadap rasa aman yang harusnya dijamin. Saya pikir ini 10 tahun jadi wali kota, 5 tahun gubernur baru kali ini demo buruh masuk ke ruangan naikin kaki di meja, foto-foto. Ini bukan ke saya pada simbol negara," tegasnya.
