Djawanews.com – Majelis Hakim Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan tidak memecat Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai anggota Korps Bhayangkara dan hanya disanksi demosi satu tahun. Ada sembilan pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Alasan pertama, Bharada E belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik, maupun pidana. Kemudian, ia mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan.
Pertimbangan ketiga, Bharada E menyandang status justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama.
"Terduga pelanggar telah menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, di mana pelaku yang lainnya dalam sidang pidana pengadilan negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara, merusak, menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu, 22 Februari.
"Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi," sambungnya.
Bharada E dinilai bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan. Karenanya proses pengadilan internal berjalan lancar dan terbuka.
Komisi sidang juga mempertimbangkan Bharada E yang masih berusia muda. Sehingga, dianggap berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi telah menyesali perbuatannya serta berjanji tak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
“Enam, adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Yosua, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Yosua, bersimpuh, dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga Brigadir Yosua memberikan maaf,” ungkap Ramadhan.
Selanjutnya, semua tindakan yang dilakukan Bharada E dalam keadaan terpaksa. Sebab, ia tidak berani menolak perintah atasan yakni Ferdy Sambo.
Terlebih, Bharada E memiliki perbedaan kepangkatan yang jauh berbeda dengan Ferdy Sambo. Di mana, ia merupakan Tamtama Polri sedangkan suami Putri Candrawathi berpangkat jenderal bintang dua.
“Dengan bantuan terduga, pelanggar yang mau bekerja sama dan memeberikan keterangan yg sejujurnya sehinga perkara meninggalnya Brigadir J dapat terungkap,” kata Ramadhan.
Berdasarkan keputusan, Bharada E dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau Pasal 6 ayat 2 huruf b dan atau Pasal 8 huruf b dan huruf c dan atau Pasal 10 ayat 1 huruf f.
Lalu, Pasal 10 ayat 1 huruf a angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
