Djawanews.com – Kabupaten Tegal terus mengalami peningkatan kasus Covid-19. Peningkatan tersebut terjadi karena tidak adanya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan. Untuk mendisiplinkan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal akan memberikan sanksi kepada para pelangar protokol kesehatan.
Sanksi sudah disahkan dan diatur dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan COVID-19. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Tegal Umi Azizah.
Bentuk Sanski Pelanggar Protokol Kesehatan
Umi Azizah mengatakan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat yang keliru. Pasalnya masyarakat menilai bahwa normal baru berarti sudah bebas aktivitas di luar rumah.
“Kebijakan ini dimaksudkan meluruskan pemahaman yang keliru pada masyarakat yang masih beranggapan jika normal baru berarti sudah bebas beraktivitas di luar rumah dan melonggarkan kehati-hatiannya pada protokol pencegahan COVID-19,” kata Umi Azizah, Senin (22/6).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono. Menurut penilaiannya, Perbup ini akan jadi dasar hukum bagi pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu dengan adanya peraturan ini masyarakat yang melanggar protokol bisa dikenai sanski.
Dikutip dari situs resmi Pemkab Tegal, sanksi bisa diberikan kepada perorangan atau penanggungjawab sektor yang melanggar protokol. Pelanggaran bisa berbentuk tak menggunakan masker, tak cuci tangan, berdekatan, dan sebagainya.
Sanksi yang diberikan bagi para pelanggar protokol kesehatan individu juga bermacam-macam. Bentuknya berupa pengucapan Pancasila, menyanyikan lagu nasional, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum.
Sedangkan pelanggaran protokol kesehatan oleh penanggungjawab sektor seperti sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya berbeda. Sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, bahkan penutupan sementara.
