Djawanews.com – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta KPK melakukan sosialisasi fungsi penting dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat. Karena menurutnya, kegiatan senyap tersebut memiliki banyak fungsi selain hanya mencegah kerugian negara.
"KPK RI perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dengan OTT," kata Novel, dikutip dari akun Twitternya, @nazaqistsha pada Kamis, 22 Desember.
Novel bilang OTT bisa mencegah kerugian negara karena banyak pejabat yang mau menerima suap lebih dulu dicokok. Sehingga, praktik lancung mereka lebih dulu terbongkar.
"OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak. Suap pasti ada kepentingan dibaliknya, bila di OTT maka kerugian negara tidak terjadi," tegasnya.
Lebih lanjut, Novel menduga OTT memang kerap menakuti pejabat karena bisa menyasar saja dan sulit untuk lepas jika terjerat. Tapi, dia bilang, ketika seseorang bersih tentu ketakutan itu tak beralasan.
"OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalau sudah tertangkap sulit ditolong atau diselamatkan. Karena penangkapan OTT persis (terjadi, red) saat berbuat, buktinya lengkap," ujar Novel.
"Barangkali hal ini yang membuat banyak calon koruptor takut. Mestinya (pejabat, red) tidak perlu takut. Cukup jangan berbuat korupsi tidak akan kena OTT," sambungnya.
OTT KPK belakangan ini jadi sorotan karena pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa, 20 Desember lalu. Awalnya, Luhut minta KPK jangan sering melaksanakan penindakan dan melakukan pencegahan lebih maksimal.
"Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut dalam pidatonya di Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember.
Selanjutnya, dia menyinggung soal OTT yang dilakukan komisi antirasuah. Menurutnya, operasi senyap ini kerap memberikan citra buruk bagi negara sehingga proses digitalisasi harusnya dikebut untuk mencegah praktik korup dalam pengadaan barang dan jasa hingga lelang proyek.
"OTT, OTT itu kan endak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," tegasnya.
