Inilah Larangan Presiden Jokowi Untuk para Menterinya serta Pejabat Negara Lain di Akhir Masa Jabatannya.
Seperti yang telah diketahui masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang. Presiden Jokowi telah mengeluarkan beberapa larangan untuk para menterinya serta pejabat negara lain di akhir masa jabatannya.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, larangan ini dikeluarkan karena masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir dalam waktu yang hanya sekitar dua bulan lagi. Moeldoko menyebut, sisa waktu tersebut sebagai masa-masa kritis.
“Ini kan saat-saat kritis ya. (pemerintahan) relatif tinggal berapa bulan. Jadi, jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja sebenarnya,” kata Moeldoko.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak memungkiri, bahwa memang ada instruksi langsung dari Jokowi mengenai larangan tersebut.
“Hal yang strategis diminta untuk tidak dilakukan. Kalaupun mau dilakukan dikonsultasikan sama presiden. Itu aja,” tegas Rudiantara.
Rudiantara menilai bahwa larangan yang diberikan kepala negara terbilang wajar, karena memang dibutuhkan masa transisi menjelang pergantian masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang.
“Kalo menurut saya ini hal yang wajar memberikan ruang kepada nanti misalkan siapapun menteri yang baru siapapun anggota kabinet yang baru,” tandasnya.
Berikut Ini Larangan Untuk Para Menteri Jokowi di Akhir Masa Jabatanya
- Tidak Buat Keputusan Strategis hingga Oktober
Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk tidak membuat keputusan strategis nanti. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
“Presiden tadi beri arahan kepada kami untuk apa, semua Menteri-menteri jangan dulu membuat keputusan sampai Oktober. Kecuali nanti ada hal khusus,” ujar Luhut pada Senin (5/8).
Saat ditanya mengapa Presiden Jokowi mengeluarkan arahan tersebut, Luhut tidak memberikan penjelasan terperinci. Namun, dia menyebut bahwa arahan tersebut berkaitan dengan adanya perombakan kabinet pada bulan Oktober 2019 nanti.
Presiden Jokowi didampingi Jusuf Kalla saat Memimpin Rapat Kabinet Beberapa Waktu Lalu (tribunnews.com)
- Larangan Ada Perombakan Direksi BUMN
Seperti yang dilansir dari merdeka.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah melarang para menterinya untuk merombak jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Oktober 2019.
Arahan tersebut diberikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet yang berlangsung pada Senin (5/8) kemarin.
“Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu,” tutur Moeldoko.
Menurutnya, para menteri tidak hanya dilarang merombak jabatan Direksi BUMN, melainkan juga jabatan direktur, jenderal dan setingkatnya. Imbauan ini berlaku hingga periode masa pemerintahan Jokowi-JK selesai.
