Djawanews.com – Hendrawan Supratikno selaku salah satu Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerangkan tidak akan mempermasalahkan pencopotan baliho Puan Maharani di desa-desa terdampak erupsi Gunung Semeru. “Tidak ada masalah (baliho dicopot) karena itu kewenangannya Pemerintah Daerah (Pemda),” ungkapnya pada Jumat, 24 Desember.
Hendrawan memaparkan bahwa pihaknya juga tidak akan mengambil tindak lanjut apa-apa atas pencopotan baliho tersebut. Pasalnya, langkah tersebut merupakan bentuk spontanitas para relawan di daerah. Sementara dari partai sendiri, tidak pernah ada instruksi untuk pemasangan baliho Puan Maharani di wilayah Semeru.
“Tentu tidak ada instruksi. Relawan bergerak dengan spontanitas,” tuturnya.
Ia menilai tindakan relawan itu bertujuan baik dan tidak ada unsur politisasi di dalamnya. Hanya saja, niat baik tersebut justru disalahgunakan oleh pihak lain di luar kepentingan kemanusiaan.
“Maksudnya baik, untuk menggelorakan gotong royong, semangat juang dan optimisme menjalani kehidupan. Namun kami sadar, dalam kondisi sekarang, niat baik bisa dengan mudah di-frame secara politik,” ujarnya.
Satpol PP Lumajang Copoti Semua Baliho Puan Maharani
Belakangan setelah ramai di media sosial, Satpol PP Lumajang pun menurunkan baliho bergambar Puan tersebut yang bertebaran di desa-desa terdampak erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Lumajang, Didik Budi Santoso mengatakan penertiban itu mereka lakukan lantaran baliho Puan tak memiliki izin untuk dipasang di wilayahnya.
Belakangan setelah ramai di media sosial, Satpol PP Lumajang pun menurunkan baliho Puan Maharani tersebut yang bertebaran di desa-desa terdampak erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. “Sementara ini mulai dari di posko Candipuro, sampai di atas, di Kamar Kajang menuju ke arah Gladak Perak,” ujarnya saat dikonfirmasi Kamis (23/12) siang.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
