Djawanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali akan menggunakan Kantor Gubernur Bali sebagai lokasi sementara sidang paripurna hingga penghujung tahun 2025. Pemindahan ini karena gedung sidang utama DPRD mengalami kebocoran atap dan harus direnovasi.
Sekretaris DPRD Bali, Ketut Nayaka mengatakan kontrak perbaikan gedung telah dimulai pada 5 Juni dan selesai pada 26 Desember 2025.
“Ruang sidang utama kita lakukan perbaikan kemarin kontraknya dari tanggal 5 Juni sampai 26 Desember,” kata Nayaka, dilansir ANTARA.
“Itu pergantian di dalam ya, interior, kemudian kap karena banyak bocor dan penambahan selasar kanan kiri,” sambung pejabat eselon dua tersebut.
Sekretaris DPRD Bali mengatakan dengan perbaikan ini selain mengatasi kebocoran atap juga menambah ruang untuk menjamu tamu atau anggota dewan dan memperlebar podium utama, mengingat gedung tersebut juga belum pernah direnovasi.
Syukurnya pendanaan untuk proses renovasi gedung utama ini telah dianggarkan di tahun ini sehingga dana sebesar Rp16 miliar lebih dapat digunakan untuk perbaikan.
Sepanjang itu sekretariat bekerja sama dengan Pemprov Bali dalam peminjaman gedung, dimana dewan hanya meminjam gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali tiap kali sidang paripurna.
“Kami sidang paripurna saja khusus sampai Desember ini, kalau rapat gabungan atau badan musyawarah masih di tempat rapat lama, ini kami pinjam bekerja sama dengan sekretariat biro umum yang menangani pengelolaan gedung,” ujar Nayaka.
Sekretariat dewan tak dapat memastikan berapa kali penggunaan kantor gubernur untuk agenda mereka, sebab beberapa bahasan dapat digabungkan dalam satu kali sidang serta memastikan tidak berbenturan dengan kebutuhan Pemprov Bali akan gedung tersebut.
Kantor Gubernur Bali sengaja dipilih sebagai ganti sementara sebab ruangannya yang cukup besar, memungkinkan menampung seluruh peserta sidang dan jaraknya dekat dengan Kantor DPRD Bali.
“Ini setiap ada sidang paripurna, jadi tergantung, seperti hari ini kan agendanya untuk pertanggungjawaban APBD, tapi dari eksekutif minta sekaligus karena RPJMD sudah siap dibahas jadi kami agendakan dua,” kata Nayaka.
