Dalam menangani pelanggaran pemilu, MK punya beberapa alur. Simak artikel untuk mengetahui selengkapnya.
Pemilu 2019 telah terlaksana. Saat ini hanya tinggal menunggu rekapitulasi hasil suara yang sedang diupayakan oleh KPU. Dalam proses pemilu 2019 kali ini, berbagai dugaan pelanggaran pemilu terjadi. Pelanggaran tersebut diduga merugikan kedua kubu, baik kubu 01 maupun kubu 02. Meskipun pelanggaran pemilu 2019 terjadi, masing-masing kubu menyikapi dugaan pelanggaran tersebut secara berbeda. Dalam beberapa pernyataan para tokoh politik senior, dugaan pelanggaran pemilu bahkan diancam menggunakan people power.
Padahal Mahkaman Konstitusi memiliki alur penanganan pelanggaran pemilu 2019.
Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan, mengatakan bahwa dalam menangani perkara pelanggaran dalam pemilu, MK memiliki 11 tahapan. Tahapan tersebut mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. “Berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu, tahapan dan kegiatan penanganan perkara meliputi sebelas tahapan,” ujar Heru seperti yang dilansir melalui nasional.republika.co.id, Selasa (7/5/019).
Tahap pertama yang harus dilaksanakan adalah pengajuan permohonan. Pengajuan ini harus diajukan oleh pemohon yang bisa diajukan mulai tanggal 23 hingga 25 Mei untuk sengketa pemilihan umum Presiden. Sementara untuk sengketa pemilihan umum Legilatif bisa dimulai pada tanggal 8 Mei hingga 25 Juni. Dalam mengajukan permohonan tersebut semua harus tepat waktu, tidak boleh kurang atau melebihi tanggal yang telah ditentukan.
Setelah tahap pengajuan permohonan selesai, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon. Kelengkapan permohonan pemohon akan diperiksa pada proses ini. Pemeriksaan kelengkapan akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu perbaikan kelengkapan permohonan pemohon. Pada tahap ini pemohon bisa melengkapi kelengkapan permohonan pemohon.
“Selanjutnya pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli,” ungkap Heru menjelaskan tahap selanjutnya.
Lalu menginjak tahap yang kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.
Setelah pemberitahuan sidang selesai, maka akan diadakan sidang pendahuluan sebagai tahap yang keenam. “Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.
Setelah perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon telah dilakukan, maka tahap selanjutnya—kedelapan—yaitu sidang pemeriksaan. Sidang ini akan diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.
“Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan,” kata Heru menjelaskan tahap kesembilan dan kesepuluh.
Tahap kesepuluh atau tahap sidang pengucapan putusan untuk perkara pemilihan umum Presiden direncanakan akan digelar pada 28 Juni, sementara untuk pemilihan umum Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. “Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK,” ujar Heru melengkapi tahap yang kesebelas atau tahap terakhir.
Alur penanganan pelanggaran pemilu 2019 memang telah disiapkan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang terjadi selama Pemilu. Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki mekanisme hukum untuk menyelesaikan suatu perkara, termasuk perkara pemilihan umum Presiden maupun Legislatif.
