Djawanews.com – Adik Prabowo Subianto yang bernama Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan tak bakal menjual lahan miliknya di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk proyek pembangunan ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab tudingan bahwa perusahaan miliknya, Arsari Group, mendapatkan beberapa proyek yang akan dikerjakan di kawasan dekat ibu kota baru.
“Saya tidak ada rencana untuk memberikan ke Pemerintah. Saya mau jelaskan, mungkin masih ada salah paham yang saya lihat,” ungkap Hashim pada Rabu, 9 Februari.
Adik Prabowo Subianto sang Menteri Pertahanan ini menyebutkan bahwa ia memiliki lahan hutan seluas 173.000 hektare di Kalimantan Timur. Awalnya Hashim membeli lahan tersebut sebanyak 120.000 hektare dalam keadaan rusak atau terdegradasi, dan sisanya masih bagus. Kemudian ia melakukan perawatan dengan mengkonservasi hutan di lahan-lahan miliknya itu. Hashim juga menyebut sudah pernah menghibahkan lahan miliknya kepada Pemerintah di tahun 2013.
“Saya sudah memberikan ke Negara 93.000 hektare, 8 tahun lalu. Saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi, waktu itu saya menyerahkan tidak dapat kompensasi. Tapi saya kira nggak apa-apa. Itu kewajiban saya waktu itu,” ucapnya.
“Waktu saya beli 120.000 hektare waktu itu hutan rusak, terdegradasi. Sisanya 50.000 hektare hutan bagus, saya merawat dan menjaga sebagai tempat konservasi,” tambah Hashim.
Adik Prabowo Sudah Punya Rencana Sendiri Soal Lahan Hutannya yang di Kaltim
Pengusaha yang memiliki perusahaan bisnis suplai air bersih di Kalimantan Timur sejak tahun 2016 itu memaparkan bahwa ia sudah punya rencana dengan lahan-lahan hutan miliknya yang berada di kawasan dekat proyek IKN. “Rencana saya adalah untuk kembangkan lahan-lahan itu, saya sudah lama punya rencana untuk melakukan penanaman kembali atau reboisasi secara tumpang sari sebagian dari 173.000 hektare,” jelas Hashim.
Oleh karena itu, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengaku kaget karena dirinya dikaitkan dengan polemik pembangunan ibu kota baru. Dalam laporan yang dirilis koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, dan Walhi Kalimantan Timur, Hashim disebut sebagai salah satu oligargi penguasa tanah di IKN Nusantara.
Dapatkan warta harian terbaru lainya, ikuti portal berita Djawanews dan akun Instagram Djawanews.
