Djawanews.com – Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan belum ada petunjuk apa pun dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri jika beberapa kader PDIP bakal masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu menanggapi isu yang menyebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG), politikus PDIP Abdullah Azwar Anas, dan bendahara umum PDIP Olly Dondokambey akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
"Belum ada sinyal dari ibu ketua umum. Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, baik Pak Azwar Anas, dan Pak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan ibu ketua umum," ujar Said di gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis kemarin.
Said menegaskan, tidak ada pembicaraan soal menteri kabinet Prabowo-Gibran di internal PDIP. Termasuk, kata dia, tidak ada instruksi apa pun dari Megawati soal kemungkinan PDIP gabung kabinet Prabowo-Gibran dan jatah menteri dari PDIP.
"Belum sama sekali, baik Pak Budi Gunawan, Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari ibu ketua umum. Kita semua tegak lurus menunggu apa pun titah yang disampaikan oleh ibu ketua umum," tandas Said.
Namun, Said mengakui Prabowo dan Megawati akan bertemu sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Diungkapkannya, pertemuan Megawati-Prabowo akan berlangsung di tempat yang sakral karena memiliki nilai historis bagi kedua tokoh bangsa tersebut.
"Dipastikan pertemuan Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo selaku presiden terpilih momentumnya semakin dekat, kira-kira menurut saya kalau pelantikan 20 (Oktober) maka jauh sebelum tanggal 20 pertemuan itu akan terjadi," jelas Said.
Hanya saja, kata Said, pertemuan Megawati dan Prabowo tidak akan membahas rencana PDIP merapat dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan mendatang. Menurut Said, pertemuan Megawati dan Prabowo bukanlah pertemuan transaksional, tetapi antara saudara sebangsa dan setanah air.
"Pertama (Megawati dengan Prabowo) tentu tukar pikiran karena Ibu Mega pernah jadi wapres, presiden juga, Bapak Prabowo akan memangku jabatan presiden lima tahun ke depan. Kalau soal koalisi itu pasti tidak akan dibahas karena pertemuan itu bukan pertemuan transaksional, gabung tidak gabung, tetapi pertemuan saudara sebangsa," pungkas Said.
