Djawanews.com – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 2.120 personel gabungan untuk mengamankan acara debat perdana pasangan Capres-Cawapres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), mala mini, Selasa, 12 Desember.
"Kami mengimbau kepada simpatisan dan para pendukung Paslon yang akan mengikuti prosesi debat calon presiden (Capres) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Kami akan jaga dan kawal sepenuhnya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa, 12 Desember.
Pengamanan gabungan terdiri dari TNI, Polri dan Instansi terkait. Pihaknya juga telah melakukan pemetaan untuk pengamanan dan penempatan anggota di ring satu KPU hingga kegiatan di ring luar KPU.
Sementara, KPU sudah membuat tata tertib bagi para pendukung Paslon, diantaranya jumlah pendukung dibatasi. Hanya undangan yang bisa masuk dan tidak boleh membawa alat peraga kampanye, kecuali pakaian yang melekat ditubuh.
"Untuk jumlah dari pendukung Paslon juga sudah dibatasi, berapa orang, berapa orang, tata tertib sudah diatur KPU, kita tinggal melaksanakan teknis Pengamanannya," ucapnya.
Kemudian, jalan-jalan di sekitar lokasi debat atau di depan KPU akan dilakukan sterilisasi atau rekayasa jalan. Sehingga arus lalu lintas di lokasi acara diharapkan lancar.
"Mulai pukul 16.00 WIB sudah kita sterilkan dari sore. Kami menghimbau kepada warga masyarakat yang akan melintas di sekitar KPU RI sore nanti untuk mencari jalan alternatif lain dikarenakan adanya rekayasa lalu lintas di sekitaran KPU RI," katanya.
Sterilisasi kawasan Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat akan dimulai pada Selasa sore sekitar 16.00 WIB atau beberapa jam jelang debat perdana dimulai.
"Kegiatan debat ini salah satu dari tahapan Pemilu sehingga harus kami Amankan agar kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Dalam pelaksanaan pengamanan, kami tekankan kepada seluruh anggota agar dilaksanakan dengan humanis," katanya.
Perlu diketahui, debat paslon Capres-Cawapres akan diadakan sebanyak 5 kali, yang dimulai pada Selasa, 12 Desember, dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
